PIDATO KETUA UMUM PARTAI SRI.

Pada Silaturahmi Idul Fitri, 15 September 2011.

Rekan-rekan seperjuangan dan hadirin yang kami hormati,
Dari mimbar ini kami menyampaikan Salam Integritas.

Selamat malam, selamat datang di Rumah Integritas, kantor Partai SRI dan SMI-Keadilan. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya engucapkan minal 'aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Selebihnya, tentu adalah suasana politik. Oleh karena itu, setelah urusan maaf-memaafkan ini, perkenankanlah saya berbicara tentang politik, yaitu sebagai pernyataan kepada publik tentang pandangan Partai SRI menyangkut keadaan politik sekarang ini. Uraian ini sekaligus dimaksudkan sebagai garis politik bagi jajaran Partai SRI di segenap pelosok tanah air dari pusat sampai tingkat kecamatan.

Saudara-saudara yang budiman,

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kami, yaitu Pimpinan dan segenap Pengurus Partai SRI se-Indonesia, kepada para anggota, simpatisan, pendukung dan rekan-rekan sekalian, atas sikap dan pikiran suportif terhadap Partai ini. Bagaimanapun, kehangatan tali silaturahmi di antara kita adalah enersi utama yang mendorong Partai SRI mampu mengucapkan 'politik baru' di ruang politik nasional hari ini. Kepada rekan-rekan wartawan, sekaligus saya berterima kasih untuk simpati, obyektivitas dan sugesti yang saudara-saudara berikan pada kami sepanjang aktivitas kami selama ini. Kami menumpuk kliping berita saudara-saudara, sedemikian banyak sehingga ruang kerja saya sebagai ketua partai tergusur. Bagi kami, kekurangan ruang kerja masih lebih baik daripada kekurangan ruang publik.

Sahabat-sahabat yang baik,

Memang, inilah sesungguhnya prinsip Partai SRI : mengisi ruang publik dengan etika politik, agar warganegara dapat tumbuh sebagai produsen-produsen dan bukan sekadar konsumen demokrasi. Keinginan untuk menyaksikan Indonesia yang bermatabat adalah pekerjaan yang harus dimulai dengan menumbuhkan warganegara sebagai aktor aktif dalam demokrasi. Partai SRI berkehendak, dan sedang bekerja untuk tujuan itu. Jadi, bagi kami soal verifikasi partai politik hanyalah alat untuk menjalankan politik warganegara. Kami sadar bahwa itulah alat satu-satunya untuk mengucapkan politik demokrasi. Jadi, dengan segala daya dan upaya, kami sangat optimistik bahwa dalam beberapa minggu ke depan Partai ini akan resmi menjadi partai politik baru, partai yang dipersiapkan oleh orang-orang independen disediakan untuk warga negara independen dan mengusung figur presiden yang independen.

Kata 'independen' kami pilih untuk memperlihatkan secara jernih bahwa kemerosotan politik kita hari-hari ini tidak menyurutkan niat dan tekad sejumlah manusia Indonesia untuk tetap mencintai Republik, bekerja membersihkan dan memperbaiki kondisi buruk itu demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Mereka itulah warga negara yang tidak tercemar korupsi, tidak memanfaatkan kedudukan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan tidak mengejar kekuasaan dengan merendahkan martabat manusia. Kami menyebutnya sebagai 'rakyat independen', yang oleh dorongan integritas dan kecintaan kepada Indonesia, mau berkumpul dan berserikat untuk memulai suatu upaya pembenahan negeri ini. Dengan kata lain, 'rakyat independen' itulah yang memiliki Partai ini : Partai Serikat Rakyat Indpenden yang berlambang sapu lidi. Anda boleh menafsirkan lambang 'sapu lidi' itu sesuka hati. Tetapi sapu lidi adalah peralatan yang seharusnya dimiliki setiap orang, dan fungsinya adalah membersihkan. Sekali lagi, membersihkan ! Kita hadapkan sapu itu pertama-tama keatas, karena dari ataslah pembersihan itu harus dimulai.

Hadirin yang mulia,

Dalam ucapan Idul Fitri di media massa yang baru lalu, kami menyatakannya dalam ungkapan : 'bersihkan diri' (yang berlambangkan ketupat), lalu 'bersihkan negeri' (yang berlambangkan sapu lidi). Pesannya jelas : Pertama, untuk membersihkan negeri kita terlebih dahulu sebagai pribadi-pribadi, kita harus bersih. Adalah mustahil mengharapkan dari sebuah partai yang pimpinannya berlumuran 'lumpur', terlihat korupsi, mengemplang pajak, bermain politik uang dan menjungkirbalikkan akal sehat untuk melaksanakan pekerjaan besar itu : Bersihkan negeri ! Kedua, Partai ini ingin memisahkan 'urusan pribadi' dengan 'urusan publik'. Bagi kami, politik adalah urusan keadilan dan kesejahteraan publik, itulah semangat kita bernegara, semangat Republikanisme, lebih tepatnya republikanisme yang pluralistik, dalam bingkai Pancasila, yang merupakan asas Partai SRI.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Politik kita belakangan ini memang berada di dalam era yang amat kritis. Salah satu terpenting di antaranya adalah kasus korupsi yang melibatkan semua institusi politik utama kita : eksekutif, legislatif dan judikatif. Sebagaimana diberitakan media massa, dalam hal korupsi, rakyat hampir tidak bisa lagi membedakan antara satu partai dengan partai yang lain, maksud kami, parta-partai yang mendominasi kehidupan politik Indonesia saat ini. Para pemimpin dan kelompok-kelompok politik lebih banyak cekcok di seputar kepentingan pribadi dan golongan daripada mengurusi kemaslahatan bersama yang menjadi tujuan kehidupan bersama yang bernama republik.

Proklamasi 17 Agustus 1945, memamng, 'telah mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan'. Sekali lagi, kedepan pintu gerbang kemerdekaan ! Dan sampai sekarang sebagian besar rakyat masih tetap berada di depan pintu gerbang itu dalam keadaan hidup terlunta-lunta dan tidak berdaya untuk mendayagunakan perannya sebagai warga negara dalam kehidupan berdemokrasi. Hanya segelintir orang, yaitu mereka yang memiliki kekayaan berlimpah atau mereka yang ditopang oleh orang-orang bergelimang uang, yang dapat melewati pintu gerbang kemerdekaan itu. Akibatnya, demokrasi telah bersenyawa dengan plutokrasi, demokrasi telah hidup berdampingan dengan oligarkhi.

Hadirin sekalian,

Situasi yang demikian itu tentu saja bertentangan dengan semangat kemerdekaan dan jiwa konstitusi kita. Bukan hanya itu. Situasi ini membuat rakyat tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada politik, bahkan pada republik, sehingga mereka memilih sikap apatis atau nafsi-nafsi. Meski dapat dipahami, sikap demikian sungguh tidak sehat bagi demokrasi dan kehidupan bersama pada umumnya. Bersikap nafsi-nafsi dalam kehidupan politik, berarti atau sama saja membiarkan situasi buruk itu terus berlangsung.

Inilah kondisi yang juga menjadi bahan pertaruhan para petualang politik, yaitu mereka yang seolah-olah berpikir tentang perubahan, tapi sebetulnya sekedar hendak memancing di air keruh untuk kepentingan-kepentingan sempit kelompok. Sebagian mereka adalah para politik yang ketagihan kuasa dan tidak hendak melembagakan perjuangan perubahan politik dalam agenda formal demokrasi. Sebagian lagi adalah barisan sakit hati, yang memelihara dendam politik karena kepentingannya terhalang oleh politik reformasi. tetapi apapun motif dan alasanya, gerakan-gerakan itu pada akhirnya dapat, bahkan akan makin memerosotkan cita-cita dan institusi-institusi demokrasi yang sudah kita miliki sekarang ini.

Saudara-saudara yang budiman,

Tanpa alternatif kepemimpinan dan tanpa pengetahuan mendasar tentang kehidupan demokrasi, kita tidak mungkin menghasilkan perubahan bermutu bagi Republik ini. Tentu saja kita percaya pada suara rakyat, suara masyarakat sipil, suara akademisi. Tetapi hanya tokoh berintegritas yang layak mewakili suara-suara keadilan itu. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang jelas-jelas punya masalah besar dengan 'integritas' dirinya, seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa ambisi-ambisi berlebih yang sedang mereka upayakan itu justru hanya akan merusak sendi-sendi dasar kehidupan demokrasi kita. Politik bagaimanapun harus tumbuh dalam prinsip-prinsip etika, nilai demokrasi dan aturan konstitusi.

Kepemimpinan Indonesia ke depan, haruslah bertumpu pada kekuatan kebijakan publik. Itu tentu mensyaratkan kejujuran seorang pemimpin agar mampu memisahkan mana soal-soal publik juga mempersyaratkan kemampuan profesional, yaitu keahlian dan penguasaan masalah, Dan pada akhirnya, kepemimpinan berarti ketegasan dalam memutuskan dan mengambil tanggungjawab. Itulah sebabnya Partai ini hendak memastikan kepemimpinan Indonesia periode berikutnya pada seseorang yang Jujur, Tegas dan Mampu. Samapai pada saat ini, kualitas itu ada pada satu nama : Sri Mulyani Indrawati.

Para sahabat yang baik,

Di dalam kualitas itulah, kita bekerja untuk masa depan. Membayangkan Indonesia yang bersih, berarti membayangkan kebahagiaan generasi baru. Infrastruktur keadilan harus kita bangun demi mereka. Demokrasi yang sehat harus menjadi warisan bagi mereka, jiwa warga negara yang Independen, harus tumbuh dalam diri mereka. Itulah Republik Indonesia yang kita cita-citakan.

Jadi, bila hari ini kita mulai mengaktifkan keinginan kita untuk membersihkan Indonesia, maka teruslah percaya pada hasil akhir yang pasti berwujud. Partai SRI adalah kesempatan yang mungkin menjadi peralatan kita. Tapi lebih dari itu, dalam semua kesempatan yang tersedia, di mana pun kita terlibat dengan ide keadilan dan kemakmuran, selalu ada sapu lidi ditangan kita masing-masing, yang segera kita angkat dengan cara kita masing-masing, untuk membersihkan negeri ini. Itulah partisipasi warga negara yang secara aktif ingin menjadi pemuka demokrasi, pemimpin perubahan, peletak harapan generasi baru.

Dari mimbar ini, saya serukan marilah kita merapatkan barisan !

Terima kasih, dan Salam Integritas.

D, Taufan
Ketua Umum Partai SRI

Reshuffle untuk Cari Uang Jelang Pemilu 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencium gelagat busuk dibalik isu reshuffle beberapa menteri. Reshuffle dinilai sebagai bagian dari politik untuk mencari uang demi mengencangkan pundi-pundi menghadapi Pemilu 2014.
       Sekjen PKS Anis Matta secara gamblang mengatakan gelagat itu terlihat dari isu pergantian di beberapa kementerian basah seperti Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
       Kita melihat gelagat isu ini lebih berorientasi pada pengaturan logistik 2014 ketimbang perbaikan kinerja kabinet, ujar Anis di Gedung DPR, Jakarta kemarin.
       Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan reshuffle kali ini merupakan momen terakhir Presiden Yudhoyono untuk menunjukkan prestasi di hadapan publik. Pramono juga meminta reshuffle dilakukan atas alasan kinerja dan moralitas, bukan karena kepentingan lobi-lobi politik.
     
Reshuffle Oktober.
      Reshuffle kabinet dipastikan terlaksana pada Oktober. Selain menteri berkinerja buruk, menteri yang mengalami masalah hukum juga akan diganti.
       Presiden memberikan kepastian itu dihadapan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
       Bahwa setelah dua tahun bekerja, siapa yang mampu, siapa yang kena masalah dan siapa yang sakit, beliau nanti akan putuskan bulan depan, ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi seusai pertemuan dengan Presiden di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta kemarin.
       Sofjan mengakui para pengusaha sengaja mendesak Presiden untuk terbuka atas rencana reshuffle kabinet. Kalau mau ada reshuffle, ya reshuffle. Jangan membuat semua resah dan kita tidak bisa kerja.
       Sebelumnya, Presiden kemarin meminta masyarakat bersabar untuk menunggu kepastian reshuffle kabinet. Tunggu tanggal mainnya, ujarnya kepada wartawan ketika hendak menerima pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) di Kantor Presiden, Jakarta.

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjabat menteri keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Bursa Capres di Titik Nadir.

Sejumlah nama calon presiden untuk pilpres 2014 bermunculan. Calon dari partai besar dan calon yang memiliki trah politik dianggap punya peluang terbaik. Tokoh alternatif bisa saja mencuat akibat ketidakpercayaan publik kepada parpol.

       Kick-off pemilihan presiden 2014 memang masih lama. Namun hal itu tidak mengurangi minat para politikus, analis politik dan lembaga-lembaga survei untuk mulai membicarakan peluang para tokoh yang potensial maju sebagai calon presiden (capres). Nama-nama pimpinan partai politik banyak mendominasi bursa capres 2014 pada saat ini. Ada juga tokoh-tokoh pimpinan lembaga negara.
       Survei yang dirilis Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire), akhir April lalu, menempatkan nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di urutan pertama kandidat capres 2014 dengan (16,8 %) suara. Berikutnya, ada nama Megawati Soekarnoputri (14,8%), Prabowo Subianto (12,9%), Wiranto (8,9%), Aburizal Bakrie (7,7%), Hatta Rajasa (3,8%), Muhaimin Iskandar (2,1%), Luthfi H.Ishak (1,6%) dan Suryadharma Ali (1,5%).
       Nama-nama itu tentu bukan harga mati. Posisi Anas misalnya mulai meragukan akibat "nyanyian" tersangka kasus korupsi Wisma Atlet, M. Nazaruddin. Maka, nama-nama baru pun terus bermunculan. Pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit misalnya sempat memunculkan nama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Nama-nama lain yang disebut Sukardi adalah Sri Mulyani Indrawati, Puan Maharani dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
       Nama Sri Mulyani mulai menguat setelah para pendukungnya resmi membentuk Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) untuk mengusungnya. Nama Ani Yudhoyono dimunculkan oleh juru bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Sedangkan nama Puan Maharani mencuat setelah Megawati disebutkan tidak akan mencalonkan diri lagi.
       Di luar itu, muncul pula nama Menkopolhukkam, Djoko Suyanto yang kabarnya diajukan Partai Keadilan Sejahtera. Ada juga nama Surya Paloh, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasional Republik (Nasrep), Edy Waluyo yang memunculkan nama Tommy. Sekarang masih menyiapkan kendaraan politik. Jika sudah ada, baru Nasrep bicara strategi pemenangan, kata Edy soal pencalonan Tommy.
       Lantas bagaimana peluang mereka ? Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebutkan bahwa Pemilu 2014 adalah titik nadir pesimisme publik terhadap demokrasi Indonesia. Harusnya betul-betul menjadi masa bagi capres bicara program, untuk menanggulangi pesimisme publik, katanya. Ia menilai, pemilih kritis akan banyak yang memilih menjadi golput.
       Karena itu, tokoh-tokoh yang punya loyalis di partainya seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla atau Aburizal Bakrie akan diuntungkan. Begitu pula tokoh yang punya trah politik terhormat, seperti Puan Maharani dan Tommy Soeharto bisa saja ikut berjaya.
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menyebutkan bahwa tokoh yang diusung partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memiliki peluang besar. Tetapi tiga partai itu harus hati-hati memilih calon karena, menurut Zuhro pemilih tidak akan memilih tokoh yang punya beban di masa lalu. Ada distrust yang besar dari publik yang tidak ingin calon-calon yang terbebani masa lalu itu muncul, ujarnya.
       Disinilah tokoh-tokoh "tandingan" bisa memiliki peluang. Ia menyebutkan, Sri Mulyani dan Mahfud MD bisa menjadi alternatif. "Keduanya masih di atas angin. Alasannya, kayaknya Indonesia butuh pendekar hukum dan pendekar ekonomi", kata Siti Zuhro.

Banyak Parpol Baru Tak Penuhi Syarat.

Bisa Jadi, Satu Partai yang Lolos.
       Aturan ketat pendirian parpol bakal menyeleksi petualangan yang ingin mempunyai kendaraan politik baru. Perkembangan proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan hanya satu dua parpol yang memenuhi syarat untuk mendapat badan hukum.
       Tiga (parpol yang lolos) itu paling banyak. Namun, bisa saja yang lolos hanya dua atau satu (parpol), kata Aidir Amin Daud direktur jenderal administrasi hukum umum, di gedung parlemen Jakarta, kemarin.
       Menurut Aidir, jika melihat proses verifikasi parpol yang masih berjalan hingga kini, ada tanda-tanda bahwa mayoritas partai pendaftar gagal memenuhi aturan UU Parpol. Salah satu kelemahan partai pendaftar verifikasi saat ini adalah kurangnya kepengurusan di daerah. Terutama di kabupaten / kota dan kecamatan, ujarnya.
       Tidak berarti, kata Aidir partai yang saat ini ikut verifikasi mayoritas tidak serius. Aidir meyakini mereka memiliki komitmen untuk berpartisipasi. Hanya memenuhi syarat kepengurusan 75 persen di kabupaten / kota dan 50 persen di kecamatan memang tidak mudah. Syarat itu berat, memang berat, ujar mantan wartawan Fajar itu.
       Apakah masih ada waktu untuk perbaikan. Aidir menegaskan bahwa batasannya adalah 22 September nanti. Namun, dalam hal ini Kemenkum HAM tidak dalam posisi proaktif menyampaikan berkas apa yang kurang. Justru, partai peserta verifikasi yang harus datang sendiri untuk melengkapi. Kalau merasa masih kurang, silahkan dilengkapi. Batasnya 22 September, tegasnya.
       Selain soal verifikasi dokumen, Aidir menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi faktual. Sebanyak 14 partai mengikuti verifikasi parpol di Kemenkum HAM sejak 22 Agustus lalu.
       Secara terpisah, sumber Jawa Pos di Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan, setidaknya saat ini ada empat parpol yang berkasnya memenuhi persyaratan sebagaimana UU Parpol. Empat parpol iti adalah Partai Nasdem, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Karya Republik. Nasdem dan PKBN lengkap. Namun, Nasdem saat ini yang paling lengkap, ujar sumber itu.
       Kelengkapan itu, ujar sumber tersebut baru didasarkan pada pemeriksaan dokumen. Verifikasi faktual akan diselesaikan pada 20 September nanti.

Kader Parpol Boleh Masuk KPU.

Hasil Kompromi DPR-Pemerintah.
       Kepentingan pragmatis parpol (partai politik) semakin mencengkeram dalam pemilu mendatang. Dalam pembahasan RUU penyelenggara pemilu kemarin disepakati bahwa kader parpol boleh menjadi anggota KPU. Syaratnya sederhana, mundur saat pendaftaran.
       Kemenangan parpol itu merupakan hasil kompromi dengan pihak pemerintah yang mengakomodasi keinginan masing-masing pihak. Pemerintah setuju anggota parpol aktif cukup mengundurkan diri saat mendaftar sebagai calon anggota KPU. Sebagai barternya, DPR melunak dengan memperbolehkan wakil pemerintah masuk di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
       Kita sudah sepakat, lobi setuju orang parpol tetap tidak boleh ada di KPU, tapi pada saat mendaftar dia mundur. Adapun permintaan pemerintah untuk ikut di DKPP dipahami teman-teman, kata Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Komisi II DPR, di gedung DPR kemarin.
       Padahal, sebelumnya para anggota KPU dari kalangan independen. Ini dilakukan agar KPU bisa netral. Namun dengan masuknya orang parpol, yang berpotensi menjadi anggota  KPU adalah kader parpol besar. Sebab, yang menyeleksi anggota KPU adalah anggota DPR sendiri. Tentu fraksi besar seperti PDIP, Golkar dan Demokrat sangat diuntungkan.
         Menurut Ganjar, lobi antara DPR dan pemerintah itu digelar pada Selasa lalu. Pemerintah dan DPR sepakat menghapus ketentuan pasal 11 huruf i dan pasal 86 huruf i yang melarang anggota partai politik untuk menjadi anggota KPU / Bawaslu kecuali sudah tidak lagi sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar. berdasarkan hasil lobi, apabila ingin menjadi anggota KPU / Bawaslu, anggota parpol cukup mengundurkan diri saat pendaftaran.
       Saat ini, siapa yang menjamin orang mundur lima tahun atau bahkan 10 tahun bisa netral. Karena itu, dibuat syarat orang parpol mundur saat mendaftar, ujarnya.
       Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal menambahkan, terkait pasal DKPP yang memasukkan unsur pemerintah, semula fraksinya dan beberapa fraksi lain tidak setuju. Hal itu karena pemerintah dipandang tidak memiliki kepentingan untuk berada dalam keanggotaan DKPP yang mengurusi etik penyelenggaraan pemilu.
       Tapi, setelah kita lobi akhirnya oke, pemerintah boleh ada di DKPP, ujarnya secara terpisah.
      

Surya Paloh Cerai dari Golkar.

       Surya Paloh, mantan ketua Dewan Penasehat Golkar, memilih cerai dari partai yang membesarkan namanya itu. Paloh memutuskan untuk berkonsentrasi mengurus Nasdem (Nasional Demokrat) yang dia dirikan setelah kalah dalam pemilihan Ketum Golkar.
       Paloh meninggalkan partai berlambang beringin setelah diultimatum DPP Golkar. Inti ultimatum, kader Golkar di Nasdem harus memilih meninggalkan Golkar bila tetap di Nasdem atau kembali ke Golkar dan keluar dari Nasdem. Paloh memilih tetap di Nasdem.
       Saya secara resmi menyatakan diri keluar dari Partai Golkar, ujar Paloh dalam keterangan di Kantor DPP Ormas Nasdem, Jakarta kemarin.
       Dengan mengenakan kemeja putih dan dasi hitam, Paloh duduk di sebuah meja kerja untuk menyampaikan keterangan resmi. Di belakangnya, tampak latar bendera Merah Putih yang didampingi bendera Ormas Nasdem.
       Saya antiklimaks di Golkar karena Golkar saat ini sudah tidak membutuhkan saya. Saya pun tidak membutuhkan Golkar lagi, ujarnya.
       Salah satu yang membuatnya kecewa adalah pemahaman yang salah atas adanya Ormas Nasdem yang dikaitkan dengan Partai Nasdem.
       Memang, menurut Paloh, ada kesamaan dari sejumlah pengurus Ormas Nasdem yang juga menjadi pengurus Partai Nasdem. Para pengurus Partai Nasdem memang rata-rata adalah aktivis muda di Ormas Nasdem. Namun, kesamaan itu tidak menjadikan Ormas Nasdem dan Partai Nasdem terkait satu sama lain. Jika itu terkait dengan kesamaan logo dan warna (Partai Nasdem), bukan kepada saya itu ditanyakan, jelasnya.
       Sebelumnya, Sri Sultan HB X mundur dari Nasdem, lalu kembali ke Golkar. Sultan kecewa karena Nasdem berubah menjadi Parpol.

Peta Partai Politik di Panggung Pemilihan Umum Mendatang.

       Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar memandang sinis upaya pendirian sejumlah parpol baru. Meski mengakui itu hak setiap warga negara, dia menilai bahwa banyak pendirian parpol yang tidak dilandasi ideologi dan platform politik yang jelas. Bikin partai kayak bikin perusahaan saja, kata Marwan yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR kemarin.
       Ketika pendirian parpol hanya berlatar belakang emosi dan tanpa perenungan yang mendalam, menurut Marwan, justru demokrasi dan negara dirugikan. "Kalau parpol waton bikin, hancur negara ini", ujarnya.
       Marwan mencontohkan saat hendak mendirikan PKB, terjadi perdebatan yang luar biasa. Bahkan, sampai ada ratusan nama yang diusulkan ke PN NU. Setelah didiskusikan berulang-ulang, lahirlah PKB, kata Marwan.
       Proses itu, imbuh dia, nyaris tak tampak pada pendirian parpol-parpol baru sekarang. Bahkan, motivasinya cenderung tidak ideal. Paling karena ada elite yang sakit hati kepada parpol lamanya atau ada juga yang euforia sekali terhadap elite tertentu, ungkapnya.
       Meski tidak disebut secara eksplisit, sindiran Marwan tersebut, tampaknya mengarah kepada Partai Nasdem yang diyakini sebagian kalangan tak terpisah dari sosok Surya Paloh. Tak Terkecuali Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) yang kerap dianggap dekat dengan sosok Yenny Wahid. Kalau Surya Paloh "kecewa" kepada Golkar, Yenny "sakit hati" kepada PKB.
       Sementara itu, dua parpol baru yang hadir untuk mengatrol elitenya adalah Partai Nasrep dan Partai SRI.
Bila Partai Nasrep berusaha mengangkat citra Tommy Soeharto, Partai SRI sedari awal menjagokan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Capres.
       Anggota Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap berpandangan, di era demokrasi, siapa pun boleh mendirikan partai. Setiap partai nanti juga punya kesempatan yang sama untuk mencoba meyakinkan rakyat, itu kan berbeda-beda, kata Chairuman.
       Setiap partai, lanjut dia, juga boleh-boleh saja memiliki target yang tinggi. Tentu, hal itu harus diukur dengan hitung-hitungan yang pasti. Rakyat nanti melihat ide. Tapi, bukan cuma ide, rakyat juga butuh tindakan nyata dari partai dalam mengambil kebijakan, jelasnya.
       Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Geringra Sandino mengungkapkan, parpol baru diharapkan bisa menjadi sarana rekrutmen tokoh-tokoh politik baru yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Dengan begitu, parpol baru bisa menjadi alternatif bagi para pemilih.

Marzuki Usul Negara Biayai Kampanye

Untuk Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada.

JAKARTA - ketua DPR Marzuki Alie kembali melontarkan wacana terkait dana kampanye politik yang bisa menyulut kontroversi. Mendatang, dia berharap negara membiayai dana kampanye dalam pemilihan umum, bail pemilu legislatif, pemilihan presiden-wakil presiden maupun pilkada.
       "Saya setuju kampanye dibiayai negara", tegas Marzuki Alie saat acara buka puasa bersama kemarin (26/8). Dia optimistis, untuk jangka panjang, dana kampanye yang ditanggung APBN tersebut akan bisa memperbaiki watak koruptif pejabat.
       Sebab, lanjut dia, partai ataupun calon pejabat peserta pemilu nanti tidak lagi berpikir untuk mengumpulkan dana kampanye sebesar-besarnya. Implikasinya, ketika terpilih, mereka juga tidak akan berpikir upaya-upaya untuk segera mengembalikan dana politik yang sudah dikeluarkan. "Anggota DPR atau yang lain akan hanya concern urus rakyat", imbuhnya.
      Dia menambahkan, jika disetujui wacana tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan lanjutan yang ketat. Misalnya semua partai, calon legislatif, capres dan calon kepala daerah harus mendapat jatah yang sama. Baik itu kampanye melalui media maupun kampanye dalam bentuk lainnya.
       "Yang melanggar dengan mengeluarkan sendiri biaya kampanye juga harus diberi sanksi tegas, didiskualifikasi atau lainnya", tandas wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
       Dengan demikian, lanjut dia, peserta pemilu juga tidak bisa lagi jor-joran untuk membuat proyek pencitraan atau semacamnya. "Nanti biar tinggal rakyat yang memilih", kata Marzuki.
       Sebab, kompetisi politik nanti tidak lagi hanya bergantung kepada kekuatan uang, tetapi juga kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan. "Praktis, orang-orang pintar dan profesional yang kebetulan tidak memiliki dana terlalu besar juga punya kesempatan yang sama", tambahnya.
       Tapi apakah itu nanti tidak malah membebani APBN atau malah pemborosan ? "Kata siapa ini pemborosan ? Coba hitung saja biaya yang umum dikeluarkan bupati / walikota atau gubernur saat maju pilkada, besar sekali itu", ujarnya.
       Disisi lain, Marzuki menyadari usulnya itu berpotensi menimbulkan pro-kontra, bahkan kontroversi, "Pandangan saya kadang-kadang memang tidak menarik. Tapi, kalau untuk mencari solusi dengan dilatari niat baik, semua pasti bisa didiskusikan. Tapi, kalau tidak ada niat baik, ya apapun masalahnya tidak akan pernah ketemu", tuturnya.
       Ketua DPP Partai Gerindra menyambut baik wacana yang digulirkan Marzuki tersebut. "Ide ini tentu perlu diperdalam dan pantas didukung", ujar Martin kemarin. Menurut Martin, hal tersebut penting mengingat pengalaman APBN selama ini justru banyak digunakan kepentingan politik jika dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat.

Perempuan Berpengaruh di Dunia.

Versi Majalah Forbes, Sri Mulyani Ranking Ke-65.

WASHINGTON - Popularitas Sri Mulyani di mata Internasional semakin moncer. Mantan menteri keuangan Indonesia itu kembali masuk dalam jajaran perempuan paling berpengaruh di dunia. Tahun ini adalah kali ketiga diektur pelaksana World Bank itu disejajarkan majalah Forbes masuk dalam daftar 100 perempuan paling powerful.
       Pejabat Bank Dunia kelahiran 24 Agustus 2011 tersebut menduduki peringkat ke-65. Sebelumnya, dia masuk dalam daftar yang sama pada 2008 (peringkat ke-23) dan 2009 (ke-71). Dua tahun lalu, Sri Mulyani bahkan mengalahkan posisi HillaryClinton yang saat itu menjadi senator AS, yakni di urutan ke-28.
       Pada 2010, Forbes sama sekali tidak memasukkan nama perempuan yang diajukan sebagai calon presiden RI 2014 tersebut dalam daftar perempuan powerful. Namun, CNN memilih Mbak Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam daftar tiga perempuan paling berpengaruh di Asia 2010.
       Tahun ini, perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung tersebut juga masuk dalam daftar 13 perempuan Asia di daftar bergengsi tersebut, "Sri Mulyani berhasil memotong utang negara menjadi setengahnya. Dia juga sukses meningkatkan cadangan devisa Indonesia menjadi lebih dari USD 50 miliar", tulis analisis Forbes sebagaimana dilansir AFP kemarin.
       Saat menjabat menteri keuangan, Ani juga dianggap sukses menerapkan kebijakan gaji yang lebih tinggi bagi pegawai negeri untuk mencegah mereka menerima suap, "Sri Mulyani juga menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha" beber rilis Forbes.
       Selain itu mantan direktur IMF Asia tersebut dipuji atas keberhasilannya menjadikan kementerian keuangan sebagai institusi pemerintah dengan tingkat korupsi paling rendah.
       Selain Ani, sebagian besar perempuan hebat yang dipilih Forbes tahun ini memang berasal dari kalangan pebisnis dan miliuner, yakni mencapai 49 orang. Sisanya dipilih dari kalangan politisi.
       Nama beberapa selebritiperempuan juga masuk daftar powerful women karena memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Tahun ini, Kanselir Jerman Angela Merkel, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Presiden Brazil Dilma Rousseff menduduki posisi tiga teratas dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh versi Forbes.
       Disusul Indra Nooyi, chief executive PepsiCo dan Sheryl Sandberg, COO Facebook, Melinda Gates, co-founder Cochair Bill dan Melinda Gates Foundation menyusul di urutan keenam. Kemudian ada Sonia Gandhi, ketua Partai Konggres Nasional India.
       Michelle Obama, istri Presiden AS Barack Obama, menduduki posisi kedelapan disusul direktur pelaksana IMF yang baru, Christine Lagarde. Penyanyi nyentrik Lady Gaga menduduki posisi ke-11, mengalahkan pembawa acara kondang AS Oprah Winfrey di peringkat ke-14.
      selain itu, tahun ini, Forbes memasukkan penjabat-penjabat perusahaan di bidang teknologi seperti SVP  Google Susan Wojcicki yang menduduki peringkat ke-16 dan CEO Yahoo Carol Bartz di peringkat ke-37, VP International Strategy Twitter Katie Jacobs Stanton juga masuk dalam peringkat, yakni ke-56.
       PM Thailand yang baru terpilih, Yingluck Shinawatra bertengger di posisi ke-59. Sementara itu, penulis novel JK Rowling berada empat posisi diatas Sri Mulyani, yakni peringkat ke-61. Pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi juga masuk dalam daftar.
       "Daftar ini akan memberikan inspirasi ketika melihat apa yang sudah dilakukan dan mendengar kisah hidup beberapa tokoh tersebut", kata Chana Schoenberger, editor Forbes dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari AP. (AP/AFP/CNN/c5/iro).

Ditutup, Pendaftaran Parpol Untuk 2014.

       Pendaftaran parpol baru di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum ditutup tadi malam. Status badan hukum itu merupakan modal awal bagi parpol baru untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014.
       Sampai detik terakhir, kementerian pimpinan Patrialis Akbar tersebut mencatat hanya sembilan parpol baru yang mendaftar. kesembilan parpol baru itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Republik Satu, Partai Satria Piningit, Partai Kedaulatan Bangsa Nusantara (PKBN), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dan Partai Demokrasi Pancasila.
       Direktur Tata Negara Kemenkum HAM Asyhari Sihabudin mengatatakan, khusus nama Partai Demokrasi Pancasila masih kontroversi. Dia menjelaskan, kata Pancasila tidak boleh dimasukkan sebagai bagian dari nama partai.
       Meski demikian, pendaftaran partai tersebut tidak akan serta merta digugurkan. Kemenkum HAM hanya akan meminta perubahan nama, "Tidak masalah, nanti kami minta nama baru" ujar Asyari saat dihubungi tadi malam.
       Asyari menyampaikan, untuk sementara, Kemenkum HAM tidak akan menerima pendaftaran partai baru dulu. Selama sebulan, partai-partai baru dulu. Selama sebulan, partai-partai baru yang sudah mendaftarkan diri akan diminta memenuhi segala persyaratan yang masih kurang. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi persyaratan sesuai dengan Undang Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
       Salah satu persyaratan yang cukup berat adalah parpol baru harus memiliki kepengurusan yang tersebar di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan. "Sekitar 21 Oktober baru kami sampaikan partai mana yang lolos", imbuhnya.
       Di antara sembilan parpol baru yang mendaftar, Partai Persatuan Nasional (PPN) memutuskan tidak meneruskan langkahnya. PPN awalnya berencana menjadi fusi 12 partai politik peserta Pemilu 2009 yang gagal lolos parliamentary threshold. Ke 12 partai tersebut, antara lain, Partai Pelopor, PDP, PMB, Partai Patriot, Partai Merdeka, PNBK dan PPI.

Apa Sri Mulyani Bersedia Dicalonkan Partai SRI Untuk Capres 2014.

Sri Mulyani terikat pada kode etik Bank Dunia. Dia tidak boleh memberikan komentar terhadap politik dalam negeri dimana dia berasal supaya tidak ada conflict of interest. Tetapi, dia dalam berbagi wawancara terakhir dengan jurnalis dan presenter televisi Amerika Serikat, Charlie Rose, mengatakan, "I'm honoured (saya merasa terhormat)" memperoleh dukungan untuk memimpin Indonesia.

Dan, itu kalau kita lihat, paralel dengan kesetiaannya terhadap republik ini. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat dia sempat mengatakan "I'll be back". Buat apa ? Jawabannya adalah karena dia sangat mencintai republik ini. Itu semua sinyal.

Jika ingin dipaksakan untuk menjawab (apakah dia bersedia), memang tidak mungkin saat ini. Selain itu, pemilu juga masih lama, sekarang baru 2011. Masih ada waktu lagi kira-kira dua tahun mendatang.

Sejak namanya disebut-sebut Partai SRI sebagai Capres 2014, Sri Mulyani memang tidak bersedia memberikan komentar. Ketika KOmpas meminta komentarnya melalui surat elektronik terkait keberadaan Partai SRI yang menjual namanya sebagai calon presiden 2014-2019, ia menjawab, "Terima kasih atas kiriman pertanyaannya. Saat ini saya sedang dalam kesibukan luar biasa di kantor sehubungan dengan awal tahun anggaran di sini. Mohon maaf belum bisa memberikan komentar atau jawabannya."

Setidaknya Sri Mulyani tidak menegasi segala pernyataan yang selama ini dilontarkan para kader Partai SRI yang telah mengasosiasikan namanya menjadi partai dan mencalonkan dirinya untuk maju dalam pilpres mendatang.

Bisa Diceritakan Bagaimana Awalnya Partai SRI Terbentuk.

Partai ini berawal dari kolaborasi kelompok yang bernama Kami Percaya Integritas Sri Mulyani Indrawati (KPI SMI). Kelompok itu adalah pendukung Sri Mulyani sejak kasus Century, yang merasa Sri Mulyani dianiaya. Lalu, bergabunglah beberapa orang yang menginginkan semacam keadilan terhadap Sri Mulyani.

Dipihak lain, ada semacam fenomena luas orang membenci partai politik. Sebagian merasa kebencian itu harus diledakkan di jalan-jalan secara ekstrakonstitusional. Kami menangkap sinyal itu. Kami berpandangan, kalau orang benci parpol, jangan benci politik dong ? Sebab, enggak ada caralain menyelenggarakan keadilan selain melalui politik. Mereka yang berada di kelompok ini umumnya golput dan membenci parpol. Mereka independen. Mereka tidak punya kendaraan untuk menyalurkan politiknya. Lalu, kami bikinlah partai ini. Namanya Serikat Rakyat Independen karena memang para penggagasnya adalah orang-orang independen. Jadi, sebenarnya pemicu ide partai ini ialah ketidakadilan terhadap Sri Mulyani.

Harus Bisa Membuktikan Bisa Lolos Verifikasi.

Partai baru mengusung calon presiden baru. Dulu Susilo Bambang Yudhoyono begitu, perolehan suara bagus dalam dua kali Pemilu, 2004 dan 2009. Para pendukung Sri Mulyani kini mencoba peruntungan yang sama. Mendirikan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), sejumlah tokoh mengusung Sri Mulyani jadi presiden.

Bagi pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, siapapun calon presiden tidak masalah, asalkan dia punya integritas. Harus bisa dipercaya, punya integritas, dan bisa dicek apakah dia orang yang korup atau tidak, ujar Ikrar di Gedung Parlemen, Jakarta.

Jika ingin mendulang suara dan eksis di kancah politik nasional, kata Ikrar ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengurus SRI. Pertama, Partai SRI harus membuktikan dirinya layak menjadi parpol dengan berhasil lolos verifikasi ke Menkumham.

Kedua, partai SRI harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa meraih dukungan yang kuat. Harus bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang jadi pendukung adalah orang-orang yang juga secara integritas bisa dipertanggungjawabkan, kata Ikrar.

Ketiga, jangan terlalu membesar-besarkan sosok Sri Mulyani sebagai orang cerdas yang telah dikorbankan dalam pemerintahan lalu. Jangan membesar-besarkan bahwa SMI seolah dikuyo-kuyo oleh SBY, tapi tunjukkan dialah yang terbaik sebagai calon presiden 2014. Itu jauh lebih elegan daripada membicarakan apakah SMI dipecat atau tidak dari kabinet, kata Ikrar.

Menurut Ikrar, ada perbedaan mendasar dari partai SRI dibanding partai-partai lain yang sudah ada sebelumnya, yaitu didirikan kalangan intelektual yang peduli dengan kondisi negara.

Dibelakangnya, ada kalangan-kalangan intelektual, mereka yang dari dulu tidak mau masuk partai tapi sekarang terpaksa masuk partai hanya untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Menurut saya ini modal dasar yang sangat besar bagi partai, dibanding yang sebelumnya,

Warna Baru Demokrasi Indonesia

    Pemilihan umum (pemilu) memang bakal digelar lagi tahun 2014. Namun dua setengah tahun bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan politik tingkat nasional itu. Termasuk bagi mereka yang ingin ikut kompetisi dalam pemilihan presiden (pilpres). Hal itu mengapa kini sudah banyak tokoh yang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
     Sejumlah partai baru telah muncul. Sebut saja misalnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan teranyar adalah munculnya Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Kehadiran partai-partai baru tersebut menjadi bukti tinggginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2014 mendatang. Tentu hal itu patut kita syukuri bersama. Karena kehadiran mereka sedikit banyak juga bakal membawa warna baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Yang lebih penting, kemunculan mereka bisa memberikan banyak pilihan baru bagi masyarakat.
     Kelahiran parta-partai baru ini juga secara tidak langsung bisa menjadi pendorong bagi perubahan partai-partai yang telah lebih dahulu ada menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun di era kompetisi partai semakin ketat, eksistensi partai bisa menjadi taruhan. Partai yang tidak mau memperbaiki diri dipastikan akan tergilas oleh perkembangan jaman.
     Fenomena-fenomena diatas akhirnya membuat kompetisi Pemilu 2014 bakal berlangsung lebih kompetitif, lebih seru dan tidak dapat diduga (unpredictable). Kita tidak bisa lagi memprediksi siapa partai yang menang dalam pemilu mendatang. Partai yang menang adalah siapa pun yang mengerti kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bukan partai yang hanya bisa berwacana tanpa kerja nyata yang jelas.
     Terakhir munculnya partai-partai baru dalam khasanah politik nasional juga secara tidak langsung bakal melahirkan semakin banyak lagi tokoh yang akan ikut bekompetisi dalam pilpres mendatang. Karena logikanya setiap partai pasti bakal mengusung kandidatnya sendiri jika memenuhi syarat untuk ikut dalam pertarungan memperebutkan kursi RI-1 tersebut. Karena bagaimanapun kehadiran tokoh-tokoh yang diusungnya tersebut juga bisa menjadi mesin pencetak suara dalam pemilu.
     Yang terang, banyak munculnya kandidat presiden, baik tokoh-tokoh lama maupun nama-nama baru,tentu juga sangat positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia bakal semakin teruji kedewasaannya. Dalam kaitan ini, banyaknya tokoh yang ada juga memberikan banyak alternatif bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, meskipun sebenarnya masyarakat Indonesia telah memiliki pilihan sendiri yang dianggapnya tepat untuk memimpin Indonesia kearah yang lebih baik.