JAKARTA - ketua DPR Marzuki Alie kembali melontarkan wacana terkait dana kampanye politik yang bisa menyulut kontroversi. Mendatang, dia berharap negara membiayai dana kampanye dalam pemilihan umum, bail pemilu legislatif, pemilihan presiden-wakil presiden maupun pilkada."Saya setuju kampanye dibiayai negara", tegas Marzuki Alie saat acara buka puasa bersama kemarin (26/8). Dia optimistis, untuk jangka panjang, dana kampanye yang ditanggung APBN tersebut akan bisa memperbaiki watak koruptif pejabat.
Sebab, lanjut dia, partai ataupun calon pejabat peserta pemilu nanti tidak lagi berpikir untuk mengumpulkan dana kampanye sebesar-besarnya. Implikasinya, ketika terpilih, mereka juga tidak akan berpikir upaya-upaya untuk segera mengembalikan dana politik yang sudah dikeluarkan. "Anggota DPR atau yang lain akan hanya concern urus rakyat", imbuhnya.
Dia menambahkan, jika disetujui wacana tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan lanjutan yang ketat. Misalnya semua partai, calon legislatif, capres dan calon kepala daerah harus mendapat jatah yang sama. Baik itu kampanye melalui media maupun kampanye dalam bentuk lainnya.
"Yang melanggar dengan mengeluarkan sendiri biaya kampanye juga harus diberi sanksi tegas, didiskualifikasi atau lainnya", tandas wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Dengan demikian, lanjut dia, peserta pemilu juga tidak bisa lagi jor-joran untuk membuat proyek pencitraan atau semacamnya. "Nanti biar tinggal rakyat yang memilih", kata Marzuki.
Sebab, kompetisi politik nanti tidak lagi hanya bergantung kepada kekuatan uang, tetapi juga kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan. "Praktis, orang-orang pintar dan profesional yang kebetulan tidak memiliki dana terlalu besar juga punya kesempatan yang sama", tambahnya.
Tapi apakah itu nanti tidak malah membebani APBN atau malah pemborosan ? "Kata siapa ini pemborosan ? Coba hitung saja biaya yang umum dikeluarkan bupati / walikota atau gubernur saat maju pilkada, besar sekali itu", ujarnya.
Disisi lain, Marzuki menyadari usulnya itu berpotensi menimbulkan pro-kontra, bahkan kontroversi, "Pandangan saya kadang-kadang memang tidak menarik. Tapi, kalau untuk mencari solusi dengan dilatari niat baik, semua pasti bisa didiskusikan. Tapi, kalau tidak ada niat baik, ya apapun masalahnya tidak akan pernah ketemu", tuturnya.
Ketua DPP Partai Gerindra menyambut baik wacana yang digulirkan Marzuki tersebut. "Ide ini tentu perlu diperdalam dan pantas didukung", ujar Martin kemarin. Menurut Martin, hal tersebut penting mengingat pengalaman APBN selama ini justru banyak digunakan kepentingan politik jika dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar